Kadis Kominfo SP Sulsel Jadi Irup Upacara Hari Senin Sampaikan Percepatan Reformasi Birokrasi -

Read Time:2 Minute, 50 Second

Rajawaliinvestigation. Com, Makassar (Sulsel) Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo-SP) Provinsi Sulawesi Selatan, Ir. H. Andi Hadullah, M.Si menjadi Inspektur Upacara (Irup), di Lapangan Upacara Kantor Gubernur Sulsel, Senin (23/9/2019). Upacara diikuti Pejabat Eselon II, III dan IV serta staf lingkup Kantor Gubernur Sulsel.

Andi Hasdullah dalam arahan singkatnya menyampaikan terimah kasih kepada para pejabat dan staf yang meluangkan waktunya untuk melakukan upacara bersama, termasuk kepada pelaksana upacara yang sudah mengibarkan bendera.

“Pagi ini saya akan bicara terkait dengan percepatan reformasi birokrasi. Ini penting untuk kita pahami, penting untuk disampaikan karena reformasi birokrasi ini adalah kebijakan nasional dan juga kebijakan Bapak Gubernur Sulawesi Selatan yang harus dilaksanakan,” jelas Hasdullah.

“Reformasi Birokrasi ini menyasar Aparatur Sipil Negara (ASN), menyasar Birokrat, karena pelaksanaannya dilakukan oleh birokrasi. Oleh karena itu harus kita pahami dan dilaksanakan,” tegasnya.

Dalam grand desain reformasi birokrasi ditegaskan untuk menghadirkan tatakelola pemerintahan yang efesien, efektif dan akuntabel, pemerintahan yang tidak melanggar aturan, pemerintahan yang mengelola keuangannya dengan baik, pemerintah yang pro pertumbuhan ekonomi rakyat, mengurangi kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan ujungnya adalah menghadirkan kesejahteraan rakyat,”bebernya.

Hasdullah menambahkan, bahwa ujung dari reformasi birokrasi ini adalah menghadirkan kesejahteraan rakyat, grand desain reformasi birokrasi itu dijabarkan kedalam delapan area perubahan dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib melaksanakan yang pertama adalah manajemen reformasi birokrasi dimana semua opd harus membuat rencana aksi reformasi birokrasi yang kemudian dilakukan evaluasi mandiri oleh OPD yang bersangkutan setiap tahun.

“Lalu area perubahan kedua adalah menata kelola reformasi regulasi, undang-undang yang tidak pro dengan kepentingan rakyat, tidak berpihak kepentingan masyarakat umum itu harus ditata ulang oleh masing2 opd terkait”imbuhnya.

“Area perubahan ketiga adalah menata kelola kelembagaan yang efektif, kelembagaan yang gemuk dan boros itu harus dibenahi menjadi kelembagaan yang efektif, ramping dan kaya fungsi seperti apa yang sudah kita lakukan sekarang. Pemprov sudah melakukan restrukturisasi kelembagaan, kita punya kelembagaan sudah tahap finalisasi, kira-kira berkurang sampai 7-8 dinas, yang akan diberlakukan efektif awal Januari 2020,” ungkapnya.

Area perubahan keempat adalah pengembangan sumber daya manusia (SDM) asn harus terus ditingkatkan, bagaimana menghadirkan ASN yang profesional, kompeten di bidangnya, ahli dalam tugasnya, bagaimana menghadirkan ASN yang tidak hanya kompeten tapi dia juga berintegritas, ASN harus memiliki moral yang baik sehingga menghadirkan ASN yang siap untuk mengemban tugas kenegaraan,” lanjutnya.

“Lalu area perubahan yang kelima adalah tatakelola pelaksanaan tupoksi OPD dengan sistem penyelenggaraan berbasis elektronik, kita sudah era digital, suka atau tidak suka OPD harus menata kelola tupoksinya berbasis digital atau berbasis elektronik, dalam hal ini Diskominfo sebagai koordinator pelaksana SPBE itu” tambahnya.

Ada beberapa SPBE kita yang sudah berjalan, yaitu e-planning, e-budgeting, e- procurment e-monev, e-RKBMD, e- ssh, Simpeg, e-talenmanagement, e-kinerja, itu yang berkaitan dengan TPP. Ada juga aplikasi Smart Office, baruga sulsel, i-data, aplikasi satu data statistik sektoral, ppid, ptsp, e panrita dan web opd yang ada lainnya- hasdulah minta para admin tim TIK opd agar aktif melakukan update aplikasi terkait layanan setiap saat untuk menindak lanjutinya-

“Area perubahan yang keenam penguatan akuntabilitas kinerja sakip dan lakip dengan memperbaiki kualitas renstra, renja, rkpd, program dan kegiatan yang terukur hasilnya dengan nyata. Yang ketuju penguatan pengawasan APIP dan terakhir area perubahan kedelapan adalah pelayanan publik yang harus berkualitas, pelayanan yang cepat, tepat waktu sehingga rakyat menjadi puas dari pelayanan pemerintahan. Kita berharap Sulsel bisa terus berbenah dan mewujudkan visi-misi bapak Gubernur,” pungkasnya.